Jakarta, 27 Agustus 2025 — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kedaulatan Pelabuhan akan menggelar aksi besar pada Jumat, 29 Agustus 2025 mendatang. Aksi ini akan dipusatkan di Kantor Pusat PT Pelindo dan PT Hutchison Ports Indonesia mulai pukul 13.00 WIB hingga tuntas.

Koordinator Lapangan aksi, Yusril S Kaimudin, yang juga dikenal sebagai aktivis mahasiswa DKI Jakarta, menegaskan bahwa aksi kali ini akan dilakukan secara penuh dengan pertunjukan-pertunjukan simbolik. Pertunjukan tersebut akan menggambarkan betapa bejatnya praktik oknum-oknum tertentu yang selama ini diduga merugikan negara dan mencederai keadilan di sektor pelabuhan.

“Ini bukan sekadar aksi turun ke jalan, tapi sebuah panggung rakyat untuk memperlihatkan seberapa parah dan busuknya praktik kotor yang terjadi di pelabuhan. Kami ingin publik melihat langsung, bahwa ketidakadilan ini nyata adanya dan harus segera diberantas,” tegas Yusril dalam keterangannya.

Tujuh Tuntutan Utama Aliansi Mahasiswa Kedaulatan Pelabuhan:

1. Mendesak R Legoh melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk membayar ganti rugi sebesar Rp240.974.999 secara tunai.

2. Menuntut KSO TPK Koja, PT Pelindo, dan PT Hutchison Ports Indonesia menjatuhkan sanksi tegas berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pihak yang terlibat.

3. Mendesak transparansi penuh terkait kronologi, dokumen, dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik menyimpang di pelabuhan, tanpa ada perlindungan kepada siapapun.

4. Menuntut dilakukan audit forensik & pembersihan total di seluruh unit kerja untuk menyingkirkan oknum yang merugikan negara.

5. Menghentikan praktik Union Busting terhadap Serikat Pekerja TPK Koja yang mewakili mayoritas pekerja.

6. Membubarkan serikat pekerja boneka yang dinilai menjadi antek oknum jahat di pelabuhan.

Yusril menambahkan, aksi ini akan melibatkan berbagai elemen mahasiswa se-DKI Jakarta yang akan hadir secara totalitas. Dengan perpaduan orasi, teatrikal, dan pertunjukan kreatif, aksi ini diharapkan bisa membuka mata publik dan menekan pihak-pihak terkait untuk segera menjalankan tuntutan.

“Kami pastikan, Jumat 29 Agustus nanti kami turun secara penuh. Tidak ada kompromi terhadap penegakan hukum. Pelabuhan adalah urat nadi perdagangan nasional jika dibiarkan dirusak oleh oknum, maka yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Yusril.