Jakarta – Jumlah korban meninggal dunia dan hilang akibat banjir dan longsor yang melanda sebagian wilayah Sumatra terus meningkat. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pencarian korban masih difokuskan di area-area yang sulit diakses.

Korban Jiwa dan Hilang
Provinsi Sumatra Utara tercatat sebagai wilayah dengan dampak korban jiwa tertinggi. BNPB melaporkan 299 orang meninggal dunia dan 159 warga masih dalam status hilang.

Di Aceh, data menunjukkan 277 jiwa tewas dan 193 orang masih dalam pencarian. Sementara itu, di Sumatra Barat, tercatat 200 warga meninggal dunia dan 212 orang lainnya dilaporkan hilang.

Proses pencarian dan evakuasi saat ini menghadapi kendala di berbagai titik yang aksesnya terputus atau tertutup oleh material longsor. BNPB memastikan tim gabungan terus berupaya mencapai lokasi-lokasi tersebut.

Di tengah eskalasi jumlah korban dan tantangan logistik, Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, meyakinkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memadai untuk mengatasi situasi darurat bencana ini.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penanganan bencana mengandalkan Dana Siap Pakai (DSP), sebuah alokasi khusus dalam APBN yang memang diperuntukkan bagi kesiapsiagaan dan respons kebencanaan.

“Cukup. Di dalam APBN itu ada yang namanya Dana Siap Pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi pada Rabu (3/12).

Prasetyo menyebutkan bahwa ketersediaan DSP dalam dua hari terakhir masih berada di kisaran Rp500 miliar.

Pemerintah juga menyampaikan sikap bahwa Indonesia masih sanggup dan belum berencana menerima bantuan internasional untuk penanganan bencana besar di Sumatra ini.

“Kita merasa bahwa pemerintah masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” tambahnya. Meskipun demikian, Mensesneg menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada negara-negara sahabat yang telah menawarkan bantuan dan menyampaikan ucapan belasungkawa.

Menanggapi kebutuhan percepatan pemulihan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementerian teknis dan lembaga terkait untuk menyiapkan kemungkinan penambahan alokasi DSP dalam APBN, jika diperlukan.

Arahan Presiden tersebut juga mencakup jaminan dukungan sumber daya bagi TNI dan Polri yang bertindak sebagai garda terdepan dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan logistik.

“Kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” tegas Prasetyo.

(Red)