KOTA TANGERANG, 29 September 2026 — Pelaksanaan proyek rehabilitasi pedestrian dan drainase di ruas Jalan Raya KH Hasyim Ashari, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, menuai sorotan tajam. Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 ini diduga kuat mengabaikan standar teknis keselamatan konstruksi.

​Secara teknis, metode pemasangan beton U-Ditch di lokasi dinilai tidak profesional. Pengoperasian alat berat jenis ekskavator (beko) mengakibatkan terputusnya kabel serat optik utama (ring satu) milik PT Telkom yang berada di dalam tanah. Insiden ini berdampak langsung pada terganggunya jaringan komunikasi dan internet di sejumlah wilayah Kota Tangerang hingga Provinsi Banten.

​Kejadian serupa dilaporkan terjadi di lokasi lain yang ditangani oleh pelaksana proyek (kontraktor) yang sama. Berdasarkan dokumentasi dan hasil penelusuran awak media di lapangan, kabel yang terputus tidak langsung diperbaiki secara proporsional. Tampak oknum pekerja justru memotong-motong kabel Telkom tersebut menggunakan gergaji besi, yang memicu dugaan kuat adanya indikasi tindakan pencurian material material fisik kabel.

​Pihak Telkom yang mendeteksi adanya gangguan jaringan di sekitar lampu lalu lintas (traffic light) Gondrong segera menerjunkan tim teknis ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pihak Telkom juga telah berkoordinasi dan mengonfirmasi insiden tersebut kepada perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Abdul. Namun, komitmen tanggung jawab perbaikan yang dijanjikan melalui saluran telepon tidak kunjung direalisasikan.

​Guna menekan durasi gangguan layanan kepada masyarakat, tim teknis Telkom yang dipimpin oleh Joko akhirnya mengambil langkah tanggap darurat. Pihak Telkom melakukan penggalian mandiri di titik kerusakan untuk menyambung kembali jaringan kabel optik menggunakan peralatan dan tenaga seadanya.

​Sikap tertutup dari jajaran pimpinan Dinas PUPR Provinsi Banten kian memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap kinerja kontraktor yang dinilai amatir. Padahal, proyek infrastruktur ini menyerap anggaran publik dalam jumlah besar yang menuntut transparansi, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap standar teknis keselamatan kerja.