Depok, 14 April 2025 – Organisasi Pemuda Penegak Keadilan (PPK) yang dipimpin oleh Yusril S.K menyampaikan apresiasi atas komitmen Wali Kota Depok, Bapak Supian Suri, dalam merespon desakan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Depok. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wali Kota saat menerima audiensi perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok baru-baru ini.

Yusril menyatakan bahwa sebelum adanya pertemuan tersebut, PPK telah lebih dahulu menunjukkan kepedulian dan kontribusinya terhadap isu kekerasan terhadap anak di Kota Depok. Salah satu bentuk nyata aksi mereka adalah melakukan demonstrasi di depan DPRD dan POLRES Depok pada Oktober 2024 kemarin, menuntut keadilan atas kasus pencabulan anak berusia 15 tahun yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kota Depok berinisial RK.

Tak hanya itu, PPK juga telah menggelar Dialog Publik pada 15 November 2024 bertajuk *“Depok dalam Daftar 10 Kota Korban Kekerasan Anak Tertinggi”*. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh penting di Kota Depok, antara lain:

1. *Drs. Kawiyan, M.I.Kom* – Komisioner KPAI

2. *Gerry Wahyu Riyanto, S.H., M.H.* – Anggota DPRD Kota Depok

3. *Kasat Reskrim Polres Metro Depok*– Mewakili Kapolres Metro Depok

4. *Army Mulyanto, S.H.* – Ketua KNPI Kota Depok

Dalam diskusi tersebut, seluruh narasumber dan peserta bersepakat bahwa pembentukan KPAD Kota Depok merupakan langkah strategis dan mendesak demi menekan tingginya angka kekerasan terhadap anak.

“Kami mengapresiasi komitmen Wali Kota Depok. Namun, penting juga untuk kami sampaikan bahwa sebelum pertemuan antara Wali Kota, KPAI, dan DP3AP2KB, kami di PPK sudah terlebih dahulu mengambil inisiatif. Ini menunjukkan bahwa semangat kami sejalan dengan pemerintah – sama-sama ingin mewujudkan Kota Depok yang ramah anak,” ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa PPK tidak hanya berhenti pada advokasi, tetapi juga siap mengerahkan kader-kader binaan untuk terjun langsung ke masyarakat, memberikan edukasi dan pendampingan guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

“Kami berkomitmen penuh untuk mengawal proses terbentuknya KPAD sampai tuntas. Ini bukan sekadar wacana, tapi panggilan nurani kami sebagai pemuda untuk hadir dan berkontribusi menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi anak-anak di Kota Depok,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kota Depok saat ini termasuk dalam daftar 10 besar kota/kabupaten di Indonesia dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi. Kondisi ini menuntut sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan elemen kepemudaan untuk segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan.