DEPOK — Pemuda Penegak Keadilan (PPK) Kota Depok melakukan silaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan sembako kepada salah satu keluarga warga di wilayah RT 01/RW 07, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan sekaligus respons atas kondisi warga yang menjadi perhatian publik setelah videonya beredar di media sosial.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Pemuda Penegak Keadilan Kota Depok, Riswan Wadi, menegaskan bahwa bantuan yang diberikan mungkin tidak seberapa, tetapi diharapkan dapat meringankan kebutuhan keluarga penerima. “Atas arahan Ketua Umum, kami hadir untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan sembako. Mungkin bantuan ini tidak seberapa, tetapi kami berharap dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban keluarga. Bagi kami, kepedulian terhadap rakyat bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab moral yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” ujar Riswan.

Riswan menjelaskan, Pemuda Penegak Keadilan (PPK) merespons cepat informasi mengenai kondisi warga tersebut setelah beredar di Instagram dan TikTok. Menurutnya, kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius, khususnya bagi kalangan aktivis dan pemerintah kota Depok Persoalan kesejahteraan masyarakat tidak boleh diabaikan hanya karena tidak semua warga yang mengalami kesulitan terekspos oleh media sosial. Apa yang terlihat di media sosial bisa jadi hanya sebagian kecil dari persoalan sosial yang sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat. Karena itu, PPK menilai bahwa kepedulian sosial harus diikuti dengan langkah konkret untuk memastikan warga yang membutuhkan tidak luput dari perhatian.

Lebih lanjut, Riswan menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem pendataan warga miskin termasuk sistem desil dan mekanisme penyaluran bantuan sosial di Kota Depok. Ia menilai, capaian statistik kemiskinan yang rendah tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap kondisi riil masyarakat di lapangan. “Kalau ada warga yang kondisinya memprihatinkan, ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Jangan sampai data menunjukkan angka kemiskinan rendah, tetapi masih ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan belum tersentuh bantuan. Pemerintah harus berani melakukan pengecekan ulang terhadap data penerima bantuan, termasuk melakukan pemutakhiran data desil memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan masuk dalam pendataan serta memperoleh haknya sesuai ketentuan,” tegasnya.

PPK Kota Depok mendorong Pemerintah Kota Depok bersama perangkat wilayah, mulai dari kelurahan, RT/RW, hingga instansi terkait, untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data sosial secara berkala, memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat, serta memastikan distribusi bantuan berlangsung secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. PPK juga mengingatkan bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan melalui angka statistik atau program administratif semata, tetapi membutuhkan kepekaan, keterbukaan, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat yang rentan.

“Pemerintah tidak boleh hanya melihat rakyat melalui angka-angka di atas kertas. Rakyat harus dilihat melalui kondisi kehidupan mereka yang sebenarnya. Jangan menunggu warga menjadi viral terlebih dahulu baru mendapatkan perhatian. Masih banyak masyarakat yang mungkin membutuhkan bantuan, tetapi tidak memiliki akses untuk menyuarakan kesulitannya di media sosial. Negara dan pemerintah daerah harus hadir sebelum penderitaan rakyat menjadi tontonan publik,” tutup Riswan.

Melalui kegiatan ini, Pemuda Penegak Keadilan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus membangun solidaritas kemanusiaan. Bagi PPK, bantuan sembako bukanlah akhir dari kepedulian, melainkan pengingat bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat harus ditangani secara serius, berbasis data yang akurat, dan berpijak pada kenyataan hidup warga.

Red